Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Simak Cara Ketahui Status Penerima Bansos 2021, Pemerintah Lakukan Data Ulang Supaya Awal Bulan Cair

Simak Cara Ketahui Status Penerima Bansos 2021, Pemerintah Lakukan Data Ulang Supaya Awal Bulan Cair

Simak Cara Ketahui Status Penerima Bansos 2021, Pemerintah Lakukan Data Ulang Supaya Awal Bulan Cair - Masih adanya masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) meski telah memasuki akhir tahun membuat pemerintah gusar.

Ini artinya, penyaluran bansos di lapangan belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah pun di tahun baru ini melakukan validasi atau pendataan ulang.

Pendataan ulang penerima bansos ini memungkinkan Penerima bantuan sosial (bansos) 2021 kemungkinan akan berubah.

Guna melancarkan pendataan dan penyaluran bansos ke masyarakat penerima, Mensos Tri Rismaharini meminta jajarannya untuk bekerja meski masuk libur tahun baru.

Hal ini untuk memastikan ketiga bansos dapat salur serentak seluruh Indonesia.

“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma Selasa 29 Desember 2020 seperti dikutip dari website resmi kemensos.

Dalam kesempatan itu, Risma menyatakan, saat ini tengah berlangsung koordinasi intensif untuk finalisasi data KPM dengan daerah.

Kemensos sedang mendorong data dari pemerintah agar segera tuntas dikirimkan ke pusat.

“Data harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari,” katanya.

Untuk mengecek nama penerima bansos sendiri cukup mudah. Bisa dilakukan secara online dengan langkah berikut:

  • Langkah pertama, peserta bisa login di alamat situs dtks. kemensos.go.id, lalu pilih ID Kepesertaan DTKS.
  • Selanjutnya, ketik nomor kepesertaan ID dalam DTKS dan masukkan nama sesuai yang tertera dalam ID.
  • Kemudian, klik tombol cari untuk menyesuaikan ID dan nama yang dimasukkan.
  • Jika nama peserta tercantum dalam database, maka akan muncul keterangan

Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhaan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah. Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.

“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah.

“Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan makanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.

Mensos Risma sendiri menargetkan, bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari 2021.

“Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya

Namun untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda. Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).

Untuk program Kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/bulan/KPM, salur Januari-Desember 2021.

Bansos Tunai (BST) tahun 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek. Penyalurnya adalah PT. Pos dengan indeks bantuan Rp300 ribu/KPM selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April.

Berikutnya adalah bansos PKH tahun 2021 ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Bank Himbara. Penerima manfaat harus memenuhi komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

“Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali tahap pertama Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan tahap ke empat Oktober 2021.

Terkait persiapan penyaluran bansos, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaannya. Risma mewanti-wanti agar bantuan tidak untuk dibelikan rokok. Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.

Risma sendiri sempat mengaku terkejut dengan anggaran guna pemutakhiran data yang angkanya menyentuh RP1 Triliun. Dirinya meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam penggunaan anggaran ini.

“Saya sempat kaget, Rp1,3 triliun untuk data, waduh mati kalau kita enggak hati-hati, itu uang bukan besar, tapi buesar sekali,” ucap Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.