Inilah Daftar Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Masyarakat Pada 2021
Inilah Daftar Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Masyarakat Pada 2021 - Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp 92,82 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Menteri Sosial, Juliari Batubara mengatakan, mayoritas anggaran masih akan digunakan untuk berbagai program bantuan sosial (bansos). Tercatat, dari Rp 92,82 triliun anggaran yang didapat, 92 persen diantaranya atau setara Rp 85,5 triliiun akan digunakan untuk program-program bansos.
"Kalau dilihat dari sisi penganggaran Kemensos cukup simpel, sebagian besar, 92 persen belanja bansos, sisanya adalah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal," tuturnya, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021.
Lebih lanjut, Juliari menyebutkan, terdapat 3 program utama bansos yang akan dilaksanakan sepanjang tahun depan.
Pertama, Kemensos akan kembali melanjutkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2021, dengan total anggaran sebesar Rp 28,7 triliun. Dengan anggaran tersebut, Kemensos menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Juliari memastikan, besaran bantuan yang diterima KPM dalam program PKH 2021 masih akan sama dengan tahun 2020.
"Dan arahan bapak presiden (Joko Widodo) juga program ini akan kami sempurnakan juga dalam rangka dalam membantu percepatan penanganan stunting," katanya.
Kemudian, program yang akan kembali dilaksanakan Kemensos adalah program Kartu Sembako. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp 45,12 triliun, dengan target sebesar 18,8 juta KPM.
Untuk program Kartu Sembako, nilai yang akan diterima oleh KPM ialah sebsar Rp 200.000.
"Ini akan kita teruskan untuk juga menjaga daya beli. Memastikan konsumsi keluarga dengan income terbawah tetap terjaga, khususnya di saat pandemi seperti ini," ujar Juliari.
Lalu, dalam rangka meredam dampak pandemi Covid-19, Kemensos akan melanjutkan program Bantuan Sosial Tunai (BST), dengan anggaran sebesar Rp 12 triliun, untuk 10 juta KPM.
Kendati demikian, besaran BST yang akan diterima KPM menurun, dari semula Rp 300.000 per bulan, menjadi hanya Rp 200.000 per bulan. "Ini kita ambil indeksnya agar sama indeksnya dengan indeks bantuan dari pada program BPNT Kartu Sembako," kata Juliari.
Program prioritas terakhir yang akan dijalankan oleh Kemensos ialah, peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemensos berencana meningkatkan cakupa DTKS menjadi 60 persen rumah tangga, dari saat ini baru mencapai 40 persen. Untuk dapat merealisasikan program tersebut, tahun depan Kemensos menganggarkan Rp 1,36 triliun.